Bandung – Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN menekankan pentingnya transformasi teknologi dalam perencanaan tata ruang pada forum Talks: Peran Teknologi Informasi dalam Penataan Ruang, yang menjadi bagian dari rangkaian The 7th Planocosmo International Conference, Senin (15/9/2025).
Acara yang digelar atas kerja sama Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia, Alumni Planologi ITB (API), dan Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) ITB ini membahas peran teknologi informasi dalam mendukung implementasi kebijakan One Spatial Planning Policy (OSPP). Kehadiran Ditjen Tata Ruang di forum tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah, akademisi, dan praktisi dalam mendorong penataan ruang yang lebih terpadu, transparan, dan berkelanjutan.
Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang, Reny Windyawati, menegaskan bahwa arah perencanaan tata ruang ke depan harus mampu menjawab tantangan integrasi lintas dimensi.
“Kondisi perencanaan kita saat ini menuntut adanya pembaruan. Kami memiliki dua program utama, yakni revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRWN untuk integrasi ruang darat, laut, udara, dan dalam bumi, serta pengembangan RTR berbasis tiga dimensi. Ke depan, semua RTR harus bisa disajikan dalam format 3D karena kebutuhan seperti penerbitan KKPR tidak bisa lagi hanya mengandalkan peta 2 dimensi yang rawan pergeseran. Hal ini menjadi tantangan besar bagi kita,” ungkap Reny.
Ia menambahkan bahwa revisi PP 21 Tahun 2021 juga menjadi hal penting, mengingat masih banyak dinamika kebutuhan ruang yang belum terakomodasi, termasuk rencana investasi serta pembaruan daftar kegiatan pemanfaatan ruang atau KBLI pasca penetapan perda.
“Ke depan, revisi RTR bisa dilakukan secara parsial. Selain itu, terkait Service Level Agreement (SLA) 40 hari penerbitan KKPR, kami tengah menyiapkan mekanisme penilaian baru yang memungkinkan adanya SLA berbasis fiktif positif (fikpos),” jelasnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana, menyoroti perlunya pemikiran baru dalam mengelola perencanaan tata ruang nasional.
“Ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan bersama mengenai bagaimana menata ruang ke depan. Pertumbuhan ekonomi sebaiknya memperhatikan daya dukung lingkungan sehingga RTR harus dibuat lebih detail. Tantangan kita adalah bagaimana mengintegrasikan semua itu dalam satu sistem,” ujar Suyus.
Lebih lanjut, Suyus menjelaskan bahwa ketersediaan data dan perkembangan teknologi membuka peluang untuk menghadirkan model tata ruang yang lebih presisi.
“Kita perlu memikirkan standar skala yang tepat. Bahkan, kita perlu mempertimbangkan perencanaan tiga dimensi sebagai standar baru. Dengan jumlah dokumen RTR saat ini, dibutuhkan model dan tools teknologi agar revisi lima tahunan bisa dikelola lebih efektif,” pungkasnya.
Selain diskusi panel, acara ini juga ditandai dengan peluncuran buku “Masa Depan Perencanaan Indonesia II: Teknologi, Resiliensi, dan Masa Depan Perkotaan”, yang memperkaya forum dengan gagasan segar mengenai arah pembangunan tata ruang di Indonesia. (NR/DM)
Sumber : Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Ruang
