Menteri ATR/BPN Tekankan Penyelesaian Tunggakan Layanan, Residu PTSL, dan Pemutakhiran Data pada RAKERNAS Kementerian ATR/BPN 2025

Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, resmi membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian ATR/BPN Tahun 2025 Kementerian ATR/BPN Tahun 2025 yang berlangsung selama tiga hari, Senin hingga Rabu, 8–10 Desember 2025. Dalam arahannya di hadapan ratusan jajaran dari pusat dan daerah, ia menegaskan bahwa Rakernas harus menjadi momentum percepatan penyelesaian berbagai agenda strategis yang menjadi prioritas nasional.

“Rakernas ini kami nyatakan dibuka. Semoga bermanfaat dan menghasilkan keputusan-keputusan yang optimal dan berkualitas untuk meningkatkan pelayanan kita kepada masyarakat,” ujar Menteri Nusron dalam sambutannya di Jakarta.

Mengusung tema “Transformasi Pelayanan Berintegritas untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kementerian ATR/BPN”, Menteri Nusron menyampaikan tiga agenda utama yang harus diselesaikan tanpa kompromi, yakni penyelesaian tunggakan layanan pertanahan, penyelesaian residu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), dan percepatan pemutakhiran data sertipikat lama yang banyak menimbulkan persoalan pertanahan di lapangan.

Menteri Nusron juga menekankan pentingnya percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai prasyarat reformasi perizinan dan peningkatan iklim investasi. Menurutnya, RDTR merupakan pintu masuk awal bagi kemudahan berusaha dan kepastian ruang. “Kita harus mempersiapkan RDTR dari sekarang agar tidak menjadi hambatan ke depan,” tegasnya. Selain itu, ia menyinggung masalah alih fungsi lahan sawah serta perlunya keselarasan antara data Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B,) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), dan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) untuk memastikan kepastian ruang bagi ketahanan pangan nasional.

Rakernas ATR/BPN Tahun 2025 yang berlangsung pada 8–10 Desember ini diikuti oleh
471 peserta yang terdiri dari pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama, kepala kantor wilayah BPN provinsi, serta kepala kantor pertanahan kabupaten/kota dari seluruh Indonesia. Acara pembukaan menghadirkan Anggota III BPK RI selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III, Akhsanul Khaq, sebagai pembicara kunci yang menyampaikan sejumlah arahan terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Sebagai rangkaian pembukaan Rakernas, Menteri Nusron juga memberikan penghargaan kepada Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Timur dan 23 Kantah Kabupaten/Kota yang meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Penghargaan diberikan bersama Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan; Sekretaris Jenderal, Dalu Agung Darmawan; Inspektur Jenderal, Pudji Prasetijanto Hadi; serta Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB,

Kamaruddin.

“Predikat WBK dan WBBM akan menjadi salah satu fast track untuk mutasi dan
promosi, asal benar-benar WBK,” ujarnya.

Mengakhiri arahannya, Menteri Nusron menyampaikan harapan agar Rakernas 2025 menghasilkan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. “Mudah-mudahan Rakernas ini dapat menyelesaikan persoalan- persoalan yang kami sampaikan dan meningkatkan kualitas pelayanan kita kepada masyarakat,” pungkasnya.

#DitjenPPTR #PengendaliandanPenertibanTanahdanRuang #KementerianATRBPN
#ATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya

Tim Publikasi, Ditjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

X: x.com/ditjenpptr
Instagram: instagram.com/ditjenpptr/
Fanpage facebook: facebook.com/DirektoratJenderalPPTR Youtube: youtube.com/ditjenpptr